1.Pengertian Sistem Politik

Ø  Menurut Prof.Pamudji sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir , suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan , atau keseluruhan yang komplek dan utuh.

Ø  Kata politik berasal dari kata yunani “polis” adalah kota yang berstatus Negara atau Negara kota.segala kegiatan yang dijalankan oleh polis adalah untuk kelestarian dan perkembangannya. Secara umum , politik dapat diartikan sebagai macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik di Negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga Negara.Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat bukan berarti tujuan untuk pribadi.untuk itu politik menyangkut kegiatan partai politik , tentara , dan organisasi kemasyarakatan walaupun tidak menutup kemungkinan bagi kegiatan yang bersifat perorangan.

Ø  Secara umum, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu.

Ø  PENGERTIAN MENURUT PARA AHLI

·         Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

·         Menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng

·         Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.

·         Menurut Rober A. Dahl, Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan – hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang.

·         David easton
Sistem politik adalah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialosikan secara otoritatif kepada masyarakat

2.Ciri-ciri Sistem Politik

Sistem politik baik modern maupun primitif memiliki ciri-ciri tertentu Almond  dalam The Politics of Developing Areas, mengatakan ada 4 ciri dalam sistem politik, yaitu:

a)      Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik.

b)      Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur,

c)      Semua struktur politik, walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsur baik itu pada masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern, melaksanakan banyak fungsi.

d)     Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan.

3.FUNGSI SISTEM POLITIK

            a.Fungsi Politik

§  Perumusan kepentingan

§  Pemanduan kepentingan

§  Pembuatan kebijakan umum

§  Penerapan kebijakan

§  Pengawasan pelaksanaan fungsi mengadili pelanggar hokum

b.Fungsi Politik yang lain

1.      Sosialisasi Politik

-          Tujuan :  menumbuhkembangkan serta menguatkan sikap dan kesadaran politik dikalangan masyarakat.

-          Objek: lembaga infrastruktur politik dan lembaga suprastruktur politik.

-          Lembaga yang digunakan : Keluarga, sekolah, lembaga keuangan, media massa, dll.

2.      Rekruitmen Politik

-          Tujuan :  terpilihnya penyelenggaraan politik dari tingkat pusat sampai tingkat desa dan atau kelurahan yang sesuai engan perundang-undangan yang berlaku.

-          Objek: semua warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan.

-          Mekanisme rekruitmen politik:

*Pemilu

*Fit and Proper Test (Uji Kelayakan dan Kepatutan)

*Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

3.      Komunikasi politik

-          Kegunaan: untuk menghubungkan pikiran politik antara pemerintah dengan masyarakat agar terciptanya sinkronisasi tujuan sehingga diharapkan dapat meminimalisir konflik. 

4.MACAM-MACAM SISTEM POLITIK

1. Sistem politik tradisional, terdiri atas sistem politik patriachal , sistem politik patrimonial dan sistem politik feodal.
2. Sistem politik antara tradisional dan modern yang disebut dengan sistem politik kerajaan birokrasi.
3. Sistem politik modern ,yang terdiri atas sistem politik demokrasi dan sistem politik kediktatoran.

            1. Demokrasi, ada 4 terkait :

                        a. Kedaulatan rakyat

                        b. Persamaan politik

                        c. Konsultasi pada rakyat

                        d. Pemerintah mayoritas

               Khusus demokrasi pancasila :

                        a.Persamaan bagi setiap warga negara

                        b. Keseimbangan hak & kewajiban

                        c. Masyarakat mufakat

                        d. Kebebasan yang bertanggung jawab

                        e. Kekeluargaan

                        f. Keadilan sosial

2.      Kediktatoran/otoriter

Ciri-ciri pemerintah otoriter

• Mempunyai sebuah idiologi resmi yang mencakup semua aspek kehidupan.
• Negara hanya mempunyai satu partai tunggal
• Negara mengawasi seluruh kegiatan penduduk
• Adanya monopoli terhadap media massa
• Adanya control yang ketat melalui kekuatan militer
• Diberlakukannya sistem etatisme (kegiatan ekonomi semua dikuasai dan dimiliki negara)

a.  Almond dan Powell, membagi 3 (tiga) kategori sistem politik yakni :

1. Sistem-sistem primitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-bentar istirahat).
2. Sistem-sistem tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subjek”.
3. Sistem-sistenm modern dimana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa) berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik “participant ”

b. Alfian, mengklasiikasikan sistem politik menjadi 4 (empat) tipe, yakni :

Ø  Sistem politik otoriter/totaliter

Ø  Sistem politik anarki

Ø  Sistem politik demokrasi

Ø  Sistem politik demokrasi dalam transisi

5.Lembaga politik

      a.Supra struktur politik (lembaga politik tingkat atas)

      b.Infra struktur politik (lembaga politik tingkat bawah)

6.Suprastruktur Politik

                  Adalah badan atau lembaga-lembaga politk yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan.

Suprastruktur politik di Indonesia menurut UUD 1945

1. MPR
2. DPR
3. DPD
4. Presiden dan Wapres
5. BPK
6. MA
7. MK
8. KY

a.Lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum/legislatif

1.Fungsi legislasi yaitu membentuk undang-undang

2.Fungsi pengawasan atau kontrol,yaitu mengawasi tindakan pemerintah

3.Fungsi anggaran,yaitu menetapkan APBN

Ø  Fungsi Suprastruktur politik di Indonesia menurut UUD 1945

      1. MPR

a.Menjalankan fungsi legislasi yaitu menetapkan & mengubah UUD

b.Menjalankan fungsi pengawasan yaitu mengambil keputusan atau usulan DPR untuk menghentikan presiden dan wakil presiden ditengah masa jabatannya

c.Fungsi elektoral yaitu fungsi untuk memilih pejabat publik

2.DPR

a.Fungsi legislasi yaitu pembuatan UU

b.Fungsi pengawasan yaitu mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

c.Fungsi anggaran yaitu setiap RAPBN harus mendapat persetujuan dari DPR sebelum dilaksanakan

3.DPD

a.Fungsi legislasi yaitu mengajukan RUU dan membahasnya

b.Fungsi anggaran yaitu memberi pertimbangan atas RAPBN

c.Fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan UU yang menyangkut otonomi daerah

4.Hak-hak DPR

a.Hak budged yaitu hak menetapkan APBN

b.Hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan RUU

c.Hak amandemen yaitu hak untuk mengubah RUU

d.Hak interplasi yaitu hak untuk meminta keterangan

e.Hak menyatakan pendapat

b. Lembaga pelaksanaan fungsi penerapan kebijakan atau eksekutif yaitu Presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan dan wakil presiden sertadibantu para menteri.

  Hal-Hal penting yang berkaitan dengan lembaga eksekutif

 a. Dalam proses pembuatan UU Presiden hanya mengajukan RUU dan membahasnya bersama dengan DPR.

 b. Presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan.

 c. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun, dan sesudahnya bisa dipilih kembali tetapi hanya untuk satu kali masa jabatan.

 d. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti :

            - Menghianati negara

            -Korupsi, penyuapan , dan tindakan pidana berat lainnya.

            - Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai presiden dan wakil presiden.

 e. Dalam mengangkat dan menerima Duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.

 f. Dalam memberi grasi dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan MA.

 g. Dalam memberi Amnesti dan Abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.

c. Lembaga Pelaksana Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan atau Yudikatif

   Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas masing-masing. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh :
1. Mahkamah Agung (MA)
2. Mahkamah Konstitusi (MK)
3. Komisi Yudisial (KY)

4. Dan badan-badan peradilan yang ada   dibawahnya.

7. Infrastruktur  Politik DiIndonesia

Adalah lembaga-lembaga politik yang ada dalam masyarakat.

            1. Partai Politik

                        Adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat bangsa dan negara melalui pemilihan umum (Pemilu)

            2. Organisasi Kemasyarakatan

                        Adalah perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu yang umumnya untuk memenuhi kebutuhan dibidang sosial budaya dan kemasyarakatan karena adanya tujuan tertentu dalam bidang tersebut maka organisasi kemasyarakatan amat luas cakupannya.

3. Kelompok Kepentingan

                        Adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan atau tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan atau tuntutan kelompok itu.

Menurut Gabriel A. Almond kelompok kepentingan dapat diidentifikasi kedalam jenis-jenis kelompok sebagai berikut :

            a. Kelompok Anonim

            b. Kelompok Nonassosiasonal

            c. Kelompok Institusional

            d. Kelompok Assosiasonal

 4. Kelompok Penekan

                        Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama antara lain :

            a. Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM)

            b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan

            c. Organisasi kepemudaan

            d. Organisasi lingkungan hidup

            e. Organisasi pembela hukum dan HAM

            f. Yayasan atau badan hukum lainnya

5. Media Massa

                        Merupakan sarana komunikasi, termasuk orang-orang yang bergerak dibidang media massa meliputi, media komunikasi dalam arti luas dan arti sempit.

            a. Media Massa dalam arti sempit adalah media cetak yaitu surat kabar, koran, majalah, tabloid,dan bulletin-bulletin pada kantor berita. Media massa ini disebut Pers.

            b. Media massa dalam arti luas mencakup semua media komunikasi yaitu media cetak,media audio,media audio visual,dan media elektronik. Contohnya radio,televisi dan internet. Pers dalam arti media cetak termasuk media komunikasi.

Peran Pers Dalam Negara Demokrasi adalah sebagai berikut:

            a. Sebagai penyalur informasi atau berita secara objektif.

            b. Sebagai alat control atau pengawasan sosial

            rakyat terhadap para penyelenggara Negara.

            c. Sebagai sarana pembentuk pendapat umum.

            d. Sebagai pelapor pertanggungjawaban pemerintah (Akuntabilitas)

            e. Sebagai saran peringatan dini.

8.SISTEM POLITIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.Sistem Politik Periode 1945-1949
Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(13 Juli 1949 27 - Desember 1949)
Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.
Setelah munculnya Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.

            Sistem pemerintahan menurut UUD 1945

1. Presiden dan wekil presiden dipilih oleh MPR dengan suara Terbanyak
2. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
3. Dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden
4. Masa jabatan presiden dan wakil presiden 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih Kembali
5. Presiden dibantu oleh mentri mentri negara
6. Mentri mentri diangkat dan diberhentikan oleh presiden

7.      Mentri mentri memimpin Departemen Pemerintahan

2.Sistem Politik Periode 1949-1950
Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950
Bentuk Negara : Serikat (Federasi)
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)
Konstitusi : Konstitusi RIS
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno = presiden RIS (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)Assaat = pemangku sementara jabatan presiden RI(27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)

Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 september 1949 dikota Den Hagg (Netherland) diadakan konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, Delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) dipimpin oleh Sultan Hamid Alkadrie dan delegasi Belanda dipimpin olah Van Harseveen.
Adapun tujuan diadakannya KMB tersebut itu ialah untuk meyelesaikan persengketaan Indonesia dan Belanda selekas-lekasnya dengan cara yang adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).
Salah satu keputusan pokok KMB ialah bahwa kerajaan Balanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dam tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.
Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan RIS di Amesterdam. Bila kita tinjau isinya konstitusi itu jauh menyimpang dari cita-cita Indonesia yang berideologi pancasila dan ber UUD 1945 karena :
1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalisme) yang terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan kenegaraan (pasal 1 dan 2, Konstitusi RIS).
2. Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang leberalistis atau pemerintahan berdasarkan demokrasi parlementer, dimana menteri-menterinya bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen (pasal 118, ayat 2 Konstitusi RIS)
3. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan resmi proklamasi kemerdekaan negara Indonesia (Pembukaan UUD 1945 merupakan Decleration of independence bangsa Indonesia, kata tap MPR no. XX/MPRS/1996).Termasuk pula dalam pemyimpangan mukadimah ini adalah perubahan kata- kata dari kelima sila pancasila. Inilah yang kemudian yang membuka jalan bagi penafsiran pancasila secara bebas dan sesuka hati hingga menjadi sumber segala penyelewengan didalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Pasal 1 UUDS RI 1950,Menyatakan

            a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam
persetudjuan Renville tanggal 17 Djanuari tahun 1948;
Negara Indonesia Timur;
Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Djakarta;
Negara jawa Timur;
Negara Madura;
Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan
Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku;
Negara Sumatera Selatan;
b. Satuan2 kenegaraan yang tegak sendiri;
Jawa Tengah,Bangka,Belitung,Riau,Kalimantan Barat (Daerah istimewa),Dajak Besar,Daerah Bandjar,Kalimantan Tenggara; danKalimantan Timur;

c.Daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah daerah  bagian, seperti padang,Sabang dan Kotawaringin
3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959
Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Bentuk Negara & Bentuk Pemerintahan

            Pasal 1 UUDS RI 1950

            (1) Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat jalah suatu negara-hukum jang demokrasi dan berbentuk federasi.

            (2) Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersamasama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.

            Sistem Pemerintahan : Parlementer
Konstitusi : UUDS 1950
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta
.4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966
Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.
Konstitusi ini dinamakan "sementara", karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut.
Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses yang ternyata merupkan akhir dari upaya penyusunan UUD.
Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.

Diawali dengan adanya dekrit presiden 5 Juli 1950,

berisi tentang

• Pembubaran Konstituante;
• Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950;

·         Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Penyimpangan pada masa Orde Lama dalam hal konstitusi 

 Orde lama (Periode 5 Juli 1953–11 Maret 1966)

1.      Adanya penyimpangan ideologis, yaitu penerapan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom)

2.      Pemusatan kekuasaan pada presiden sehingga kewenangannya melebihi ketentuan yang diatur UUD 1945. Misalnya, pembentukan Penetapan Presiden (Penpres) yang setingkat dengan Undang-undang.

3.      MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

4.      Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR-GR tanpa melalui pemilu.

5.      Adanya jabatan rangkap yaitu Pimpinan MPRS dan DPR dijadikan menteri negara, sehingga berkedudukan sebagai pembantu presiden.

6.      Negara Indonesia masuk dalam salah satu poros kekuasaan dunia yaitu poros Moskwa-Peking sehingga bertentangan dengan politik bebas aktif.    

5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)
Lama periode : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Soeharto (22 Februari 1966 – 27 Maret 1968)
Soeharto (27 Maret 1968 – 24 Maret 1973)
Soeharto & Adam Malik (24 Maret 1973 – 23 Maret 1978)
Soeharto & Hamengkubuwono IX
(23 Maret 1978 –11 Maret 1983)
Soeharto & Try Sutrisno (11 Maret 1983 – 11 Maret 1988)
Soeharto & Umar Wirahadikusumah
(11 Maret 1988 – 11 Maret 1993)
Soeharto & Soedharmono (11 Maret 1993 – 10 Maret 1998)
Soeharto & BJ Habiebie (10 Maret 1998
– 21 Mei 1998)
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada fihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:
• Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
• Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983

6. Sistem Pemerintahan di  Indonesia Era Reformasi (1998-sekarang)

Lama periode : 21 Mei 1998 - sekarang
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : B.J Habiebie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Abdurrahman Wahid & Megawati Soekarnoputri
(20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)
Megawati Soekarnoputri & Hamzah Haz
(23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)
Susilo Bambang Yudhoyono & Muhammad Jusuf Kalla
(20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009)
Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono
(20 Oktober 2009 – 2014)
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan
mekanisme UUD 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan diantara lembaga -lembaga negara. Penyelenggaraan negara semakin jauh dari cita-cita demokrasi dan kemerdekaan. Semua ini ditandai dengan sistem kekuasaan yang bercorak absolut karena kekuasaan presiden berlebihan yang melahirkan korupsi dan lain-lain yang akhirnya terjadi krisis multidimensi.
Awal keberhasilan gerakan Reformasi yaitu mundurnya presiden soeharto yang digantikan oleh Prof. Dr. BJ. Habiebi . Pemerintahan beliaulah yang merupakan pemerintahan  transisi.
Pelaksanaan demokrasi pada Orba terjadi selain karena moral penguasanya juga memang tedapat berbagai kelemahan dalam pasal UUD 1945. Oleh karena itu, selain melakukan reformasi dalam bidang politik juga diperlukan  amandemen  UUD 1945, seperti  :
a.UU No. 2 tahun 1999 menjadi UU No. 31 tahun 2002 (Partai Politik)
b.UU No.3 tahun 1999 menjadi UU No. 12 tahun 2003  (Pemilu)
d.UU No. 2 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004 (Otonomi Daerah)
e.UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah
Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi ini telah banyak memberi
ruang gerak kepada partai politik  maupun lembaga negara untuk mengawasi pemerintahan secara kritis, dan dibenarkan untuk berunjuk rasa, beroposisi maupun  optimalisasi hak-hak DPR.

9.PERBEDAAN SISTEM POLITIK DI BERBAGAI NEGARA

NO.	PENDEKATAN	URAIAN/KETERANGAN
1	Pendekatan Sejarah	Sistem politik dipelajari dari sejarah bangsa.ada 3 faktor yang mempengaruhi pendekatan ini yaitu masa silam(the past),masa sekarang (the present) dan masa yang akan datang (the future)
2.	Pendekatan sosiologis	Untuk mempelajari sistem politik suatu negara perlu mempelajari sitem sosial/sistem kemasyarakatan yang ada disuatu negara.perbedaan sistem sosial yang akan mempengaruhi terhadap sistem politik suatu negara.
3.	Pendekatan kultural/budaya	Pendekatan ini dilihat dari pendidikan dan budaya masyarakatnya, suatu masyarakat yang anggota-anggotanya telah terdidik dan mempunyai budaya yang tinggi akan berpengaruh terhadap sistem politik dari negara tersebut.suatu masyarakat yang pendidikan dan budayanya masih rendah akan merupakan hambatan untuk dibawa kearah pengembagan suatu sistem politik yang modern.
4.	Pendekatan psikologis sosial/kejiwaan masyarakat	Dalam pendekatan dilihat dari sikap-sikap masyarakat yang akan berpengaruh terhadap sikap-sikap politik,suatu masyarakat yang tertutup atau menolak, terhadap segalaperubahan atau pengaruh luar, akan mempengaruhi sistem politik sehingga sistem politik itu pun akan bersifat tertutup.
5.	Pendekatan filsafat	Dalam pendekatan ini dibicarakan tentang filsafat yang menjadi way of life dari masyarakat /bangsa itu.suatu sistem politik suatu bangsa atau negara akan sulit dipisahkan dari way of life masyarakat atau bangsanya.
6.	Pendekatan Ideologi	Ideologi sebagai ajaran yang dihasilkan oleh pemikiran manusia tentang konsep konsep politik, sosial ekonomi dan budayanya. Dengan kata lain sistem politik tidak bisa lepas dari doktrin politik,sosial ekonomi dan budaya yang telah diterima oleh sebagian besar rakyatnya.
7.	Pendekatan konstitusi dan hukum	Suatu sistem politik tidak bisa dipisahkan dari konstitusi negara atau hukum yang beraku di negara itu.Adalah kegiatan dari suatu sistem politik akan selalu bersumber dan berpedoman kepada UUD dan UU yang dapat mencerminkan apakah sistem politik yang belaku dinegara itu demokrasi atau kediktatoran

1.Sistem politik negara Inggris

NO.	PENDEKATAN	URAIAN/KETERANGAN
a.	Latar belakang sejarah	Masyarakat Inggris sejak abad ke 19 mulai mengubah bentuk ekonominya dari ekonomi pertanian dan kerajinan tangan menjadi masyarakat industri modern.Para poliyisi mulai menyesuaikan sistem politik dan pemerintahannya dengan membuat UU pembaruan (Reformisacts) yang disahkan pada tahun 1918.
b.	Kondisi sosiologis	Kondisi masyarakat Inggris yang semula agraris freodal, dengan cepat menyesuaikan diri menjadi masyarakat industri modern, oleh sebab itu, masyarakat Inggris dengan cepat mampu bersaing dengan negara-negara lain yang lebih dahulu merintis kearah industrialisasi. Hal ini dapat dipahami karena sesungguhnya masyarakat Inggris adalah bangsa yang paling bersifat “kekotaan” / “urban”. Meskipun demikian masyarakat Inggris tetap menghendaki sistem monarki dengan satu raja dan banyak bangsa.
c.	Kondisi kultural / budaya	Masyarakat Inggris dikenal sebagai masyarakat yang disiplin dan taat pada aturan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan perasaan-perasaan dari kebudayaan politik diwariskan dari generasi kegenerasi melalui suatu rangkaian didalam keluarga disekolah dan ditempat kerja.
d.	Kondisi psikologis / kejiwaan masyarakat	Mayoritas masyarakat Inggris sangat menghormati simbol-simbol kekuasaan negara seperti ratu atau raja, lembaga pemerintah dll. Mereka sangat setia pada wewenang kekuasaan politik dan senantiasa menunjukan ketaatannya kepada UU politik asasi.
e.	Pedoman filsafat	Mayoritas masyarakat Ingggris akan sangat mendukung rezim yang berkuasa, manakala para penguasa juga mentaati UU politik asasi dan jika melanggar maka akan menghadapi perlawanan. Konsep kejahatan politik atau kejahatan melawan negara hampir tidak dikenal.
f.	Paham ideologi yang diterapkan	Penerapan ideologi negara Inggris yang juga pada umumnya dianut oleh negara-negara eropa barat adalah ideologi liberal. Masyarakat Inggris dalam kehidupan sehari-hari sangat menghormati kebebasan dan hak asasi manusia(HAM).

2.Sistem Politik Negara Republik Rakyat Cina (RRC)

No	Pendekataan	Uraian / Keterangan
1	Latar Belakang Sejarah	Proses kehidupan sistem politik di China, merupakan produk revolusi menggantikan sistem kerajaan yang telah bertahan berabad-abad. Revolusi demi revolusi, menjadikan Partai Komunis Cina (PKC) sebagai penguasa dan membentuk pemerintahan komunis sampai dengan sekarang.
2	Kondisi Sosiologis	Pada masyarakat Cina, lembaga-lembaga sosial yang dominan adalah keluarga. Mereka mengakui wewenang kekuasaan para pemimpinnya atas tingkah laku sosialnya. Kesetiaan harus diarahkan pada kepentingan kolektif dan bukan pada ikatan-ikatan pribadi.
3	Kondisi Kultural/ Budaya	Pemerintah Cina sejak tahun 1949, telah mengupayakan pendidikan sabagai salah satu alat yang paling efektif untuk mengubah sikap politik orang-orang Cina. Melalui pendidikan, masyarakat ikut menanggung beban sosialisasi dan menciptakan masyarakat yang melek huruf sebagai syarat pendidikan politik dan keterlibatan politik.
4	Kondisi Psycho-Sosial / Kejiwaan masyarakat	Negara Cina memiliki wilayah dan penduduk terbesar di dunia. Sebelum menjadikan Partai Komunis Cina berkuasa, selalu dilanda perang saudara. Dewasa ini, mereka bangga karena memiliki kekayaan budaya tinggi yang diwariskan oleh para pendahulunya.
5	Pedoman Filsafat	Mayoritas masyarakat Cina memiliki tingkat kepercayaan diri  tinggi. Sifat-sifat antusiasme, kepahlawanan, pengorbanan, dan usaha bersama – mendapatkan nilai tinggi. Azas percaya diri sendiri mempunyai implikasi nasional maupun internasional.
6	Paham atau Ideologi yang diterapkan	Revolusi Cina telah berlangsung selama puluhan tahun sebelum partai komunis menjadi kekuatan yang besar dalam politik Cina dan mulai menguasai pemerintahannya. Anti imperialisme merupakan unsur paling kuat dalam pembentukan ideologi komunis.
7	Pedoman Konstitusi dan Hukum	Berdasarkan Konstitusi 1954, organ wewenang negara tertinggi dan pemegang wewenang legislatif adalah ”Konggres Rakyat Nasional” (KRN). Selain KRN, adalah Dewan Negara (Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri dan kepala-kepala dari semua kementerian dan komisi). Selain itu juga ada Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejakasaan Rakyat Tertinggi.

3.Sistem Politik Negara Indonesia

No	pendekatan	Uraian / Keterangan
1	Latar Belakang Sejarah	Bangsa Indonesia harus menghadapi kolonial Belanda dan bala tentara Jepang untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan, para pemimpin Indonesia terlibat dalam proses politik dengan mencari format berdasarkan demokrasi Pancasila.
2	Latar Belakang Sejarah	Bangsa Indonesia harus menghadapi kolonial Belanda dan bala tentara Jepang untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan, para pemimpin Indonesia terlibat dalam proses politik dengan mencari format berdasarkan demokrasi Pancasila.
3	Kondisi Kultural/ Budaya	Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar sendi-sendi multi kultural. Bangsa Indonesia memiliki semangat untuk selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Budaya musyawarah, toleransi, dan saling menghormati telah diwariskan kepada calon-calon pemimpin melalui jalur-jalur pendidikan formal, in-formal, maupun nor-formal
4	Kondisi Psycho-Sosial / Kejiwaan masyarakat	Bangsa Indonesia, sebelum menjadikan Pancasila sebagai dasar negara selalu dapat dipecah belah oleh bangsa lain. Dengan semangat rela berkorban dan cinta tanah air bangsa Indonesia mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia sangat menentang segala mecam bentuk penjajahan.
5	Pedoman Filsafat	Pancasila dalam sistem politik Indonesia, telah dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.
6	Paham atau Ideologi yang diterapkan	Ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, akan selalu dikaitkan dengan proses politik dalam pengaturan penyelengga-raan pemerintahan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam struktur politik, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum.
7	Pedoman Konstitusi dan Hukum	Sejak pemilu 2004, presiden dipilih oleh rakyat sehingga tanggung jawabnya kepada rakyat. Lembaga negara, terdiri dari ; MPR, Presiden, DPR, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung.

10.Partisipasi dalam Sistem Politik Indonesia

Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional.

a. Bentuk konvensional

Bentuk konvensional antara lain:

1) dengan pemberian suara (voting),

2) dengan diskusi kelompok,

3) dengan kegiatan kampanye,

4) dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan,

5) dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif,

6) dengan pengajuan petisi.

b. Bentuk nonkonvensional

Bentuk nonkonvensional antara lain:

1) dengan berdemonstrasi,

2) dengan konfrontasi,

3) dengan pemogokan,

4) tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran,

5) tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan,

6) dengan perang gerilya/revolusi.

Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara

dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

a. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan

pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan

bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan,

mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik.

b. Partisipasi pasif

Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan

negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi

pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Menurut Huntington dan Nelson, bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi

menjadi lima bentuk, yaitu:

a. kegiatan pemilihan,

b. lobi,

c. kegiatan organisasi,

d. mencari koneksi,

e. tindakan kekerasan.

Dengan demikian, berbagai partisipasi politik warga negara dapat dilihat dari berbagai

kegiatan warga, yaitu:

a. Terbentuknya organisasi-organisasi maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian

dari kegiatan sosial dan penyalur aspirasi rakyat.

b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi

input terhadap kebijakan pemerintah.

c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan warga negara untuk menggunakan hak

pilihnya, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif.

d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan

output kepada pemerintah.

Faktor-faktor Pendukung Partisipasi Politik

1)      Pendidikan Politik

            Menurut Alfian, Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dlm suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

            Pendidikan politik sebenarnya dimaksudkan untuk mewujudkan atau setidak-tidaknya menyiapkan kader-kader yang  dapat diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat luas, dalam arti yang  benar-benar memahami semangat yang  terkandung di dalam perjuangan sebagai kader bangsa.

2) Kesadaran Politik

            Menurut Drs. M. Taopan, kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi (hal terpenting) urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

            Tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah sama, sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Kaum elit dan kelompok menengah, nampak relatif lebih baik. Sedangkan kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, diperlukan pembinaan yang intensif.

Partisipasi politik anggota masyarakat dapat dilaksana-kan dengan :

Politik

1. Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak
2. langsung dalam kegiatan-kegiatan antara lain :
3. Ikut memilih dalam pemilihan umum,
4. Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, Presiden, DPR, Menteri, dan sebagainya,
5. Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi, dan lain-lain.

Ekonomi

1. Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-
2. kegiatan antara lain :
3. Menciptakan sektor-sektor ekonomi yang produktif baik dalam bentuk jasa, barang, transportasi, komunikasi, dan sebagainya.
4. Melalui keahlian masing-masing, dapat menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif, kreatif dan kompetititf dari pada produk luar.
5. Kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi kesejahteeraan dan kemajuan bersama.

Sosial-Budaya

1. Setiap warga negara dapat mengikuti kegiatan-kegiatan antara lain :
2. Sebagai pelajar atau mahasiswa, harus dapat menunjukkan prestasi belajar yang tinggi.
3. Menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum , seperti : tawuran, narkoba, merampok, berjudi, dan sebagainya.
4. Profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin, dan produktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Hankam

1. Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-
2. kegiatan antara lain :
3. Bela negara dalam arti luas, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.
4. Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya.
5. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegak negara republik Indonesia.
6. Menjaga stabilitas dan kemanan nasional agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

11.SOSIALISASI POLITIK

Sosialisasi politik merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses

seseorang dalam belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Adapun sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain:

1. Keluarga
Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah keluarga, orang tua dan anak sering melakukan obrolan ringan tentang segala hal yang menyangkut politik sehingga tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak.

2. Sekolah
Di sekolah melalui pelajaran civis education (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik, teoritis dan praktis. Dengan demikian siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.

3. Partai politik 
Sosialisasi politik disini dimaksudkan sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat dan berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari. Partai politik melakukan pendidikan politik melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan untuk menyebarkan nilai dan simbol yang dianggap ideal dan baik.